Jakarta, CNN Indonesia —
Pemprov Jawa Barat (Jabar) mengaku siap melakukan uji coba program makan siang gratis presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun uji coba tersebut akan dilakukan setelah ada arahan dari pemerintah pusat saat ini yang masih dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Tentunya ini (program makan siang gratis) periode (pemerintahan) yang akan datang dan sudah mulai direncanakan. Kita menunggu arahan dari pemerintah pusat saja,” ucap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung Sate, Bandung, Senin (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bey mengatakan Pemprov Jabar siap dan bakal mendukung penerapan program makan siang gratis tersebut. Namun, pihaknya masih akan menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, termasuk soal sosialisasi kepada masyarakat.
“Tentu kita mendukung, nanti sosialisasinya menyesuaikan arahan dari pusat seperti apa. Jangan sampai kita jalan dulu ternyata arahannya berbeda,” kata dia yang sebelumnya juga dikenal sebagai Staf Ahli Komunikasi Politik dan Kehumasan Mensesneg tersebut.
“Ujicoba kita menunggu arahan dari pusat seperti apa nanti kami koordinasikan karena ini program pemerintahan 2024-2029,” imbuh Bey.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan mengkaji program makan siang gratis. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari langkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan program Asta Cita besutan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dimasukkan ke RKP 2025. Dalam hal ini, termasuk program makan siang gratis
“Kenapa (Asa Cita masuk RKP)? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas konstitusional, untuk melakukan pembangunan pada tahun yang akan datang,” kata Suharso usai Musrenbangnas 2024, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (6/5).
Untuk program makan siang gratis, Suharso menjelaskan, pelaksanaannya akan dilakukan dengan mempertimbangkan mekanisme RKP berdasarkan undang-undang. Nantinya pembahasannya meliputi target penerima makan siang gratis hingga nilai gizi.
“Untuk makan siang yang kami kaji pertama siapa targetnya. Kita merasionalkan yang paling teknokratis. Siapa yang paling pantas dapat itu, kemudian frekuensinya berapa kali, dua kali? Tiga kali? Kemudian standar gizi berapa kalori yang diberikan apakah 40 persen? 50 persen?,” ujarnya.
Di samping itu, ia mengingatkan agar program tersebut bisa mengutamakan penggunaan dari pangan-pangan lokal Indonesia. Dengan begitu, daerah-daerah bisa lebih berdaya melalui program tersebut.
“Jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuhkembangkan daerah,” imbuhnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid)